Yogyakarta, 29-30 Desember 2010

  1. ATPUSI agar memperjuangkan quota/formasi rektrutmen CPNS untuk  Tenaga Perpustakaan Sekolah minimal  4 orang dalam setiap tahunnya di setiap provinsi.
  2. Setiap Tenaga Perpustakaan Sekolah diwajibkan  menjadi anggota ATPUSI. Untuk meringankan beban pustakawan, biaya keanggotaan diusahakan berasal  dari  dana Bantuan Operasional  Sekolah (BOS) atau sekolah.
  3. Setiap Pengurus Daerah ATPUSI membuat surat kepada  Kepala Dinas Pendidkan Provinsi/kabupaten/kota, Badan Perpustakan Arsip Daerah Provinsi/Kabupaten, serta lembaga atau institusi terkait lainnya yang isinya meminta dukungan dalam setiap kegiatan ATPUSI.
  4. Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah agar meminta penambahan quota peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Tenaga Perpustakaan Sekolah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Permintaan disampaikan kepada penyelenggara diklat, antara lain Perpustakaan Nasional dan Badan Perpustakaan Daerah, Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPMP) di setiap provinsi.
  5. ATPUSI memperjuangkan agar materi dan nara sumber diklat lebih bermutu, mengikuti perkembangan terkini (uptodate), serta mengikuti trend pengembangan di dunia internasional.
  6. Pengurus Pusat ATPUSI agar mengadakan Training of Trainer (TOT) bagi para pengurus  daerah untuk dipersiapkan menjadi narasumber yang berkualitas di daerahnya masing-masing.
  7.  ATPUSI agar menggagas sekolah kedinasan untuk tenaga perpustakaan sekolah dan kepastian penempatan  kerja setelah lulus dari sekolah kedinasan tersebut.
  8. Memperjuangkan Dana Blockgrant  di tingkat  Pusat dan Tingkat Propinsi dalam setiap tahunnya.
  9. Setiap Pengurus Daerah ATPUSI Provinsi agar melaporkan kepengurusannya kepada  Gubernur , Walikota, Bupat, Bapusda, dan Dinas Pendidikan Propinsi /Kabupaten/ Kota  sebagai bentuk sosialisasi.
  10. ATPUSI agar meminta kepada penyelenggara Lomba Tenaga Perpustakaan Sekolah Berprestasi   (Kementerian Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Nasional RI) dilibatkan  sebagai bagian dari panitia atau sebagai penilai seleksi agar proses dan hasil seleksi benar-benar berkualitas.

 

Ketua Umum PP ATPUSI,

 

 

Muhamad Ihsanudin, M.Hum